|
Rabu, 20 Juli 2011
DPR DESAK PEMERINTAH MONITOR "ROADMAP" SWASEMBADA GULA
Jumat, 24 Juni 2011
DPR MINTA PEMERINTAH BERIKAN PMN UNTUK PT DI
* Copyright:ANTARA
* Date:Jun 24 13:25
Bandung, 24/6 (ANTARA) - DPR RI meminta Pemerintah segera memberikan penyertaan modal negara kepada PT Dirgantara Indonesia Tbk, agar badan usaha milik negara tersebut bisa sehat dan kembali memproduksi pesawat terbang secara optimal.
"Komisi VI, Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI memutuskan akan membantu keuangan PT DI (Dirgantara Indonesia) dengan pertimbangan, adalah industri strategis yang kondisinya mengalami persoalan keuangan yang akut," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto ketika mengunjungi PT DI di Bandung, Jumat.
Anggota Komisi VI dan Komisi XI DPR RI mengunjungi PT DI guna meninjau langsung kondisi perusahaan itu yang mengalami krisis keuangan sehingga mengalami kesulitan dalam memproduksi pesawat terbang.
Anggota Komisi VI dipimpin Ketuanya Airlangga Hartarto serta anggota Komisi XI dipimpin Ketua Komisi Harry Azhar Azis.
Pada kesempatan tersebut, Direktrur Utama PT DI, Budi Santoso, meminta DPR mendesak Pemerintah segera memberikan bantuan modal dalam bentuk penyertaan modal negara guna merealisasikan seluruh rencana restrukturisi dan revitalisasi PT DI 2011-2015.
Budi Santoso juga meminta, agar Pemerintah melibatkan PT DI sebagai bagian integral dan terpadu dalam penyusunan rencana strategis Kementerian Pertahanan dan TNI.
"Dengan melibatkan PT DI, maka PT DI dapat menyesuaikan rencana kerja perusahaan baik jangka pendek maupun panjang dengan," katanya.
Budi juga meminta dana alokasi khusus (dalam anggaran) untuk pelaksanaan program pemberdayaan BUMN, sebagai bentuk nyata dukungan anggaran dalam implementasi pemberdayaan BUMN dalam pengadaan alutsista, yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, Budi Santoso juga menjelaskan, PT DI memperoleh banyak order kerja (kontrak) pada 2008 dan 2009 namun tidak bisa dilaksanakan karena perusahaan kesulitan mendapatkan modal kerja untuk menjalankan kontrak yang ditawarkan.
Karena itu, kata Budi, PT DI meminta DPR RI untuk terus memberikan dukungan penuh agar PT DI dapat bantuan penambahan modal untuk menjalankan pemberdayaan BUMN guna peningkatan kinerjanya.
(T.R024/B/S004/A027) 24-06-2011 13:25:37
* Date:Jun 24 13:25
Bandung, 24/6 (ANTARA) - DPR RI meminta Pemerintah segera memberikan penyertaan modal negara kepada PT Dirgantara Indonesia Tbk, agar badan usaha milik negara tersebut bisa sehat dan kembali memproduksi pesawat terbang secara optimal.
"Komisi VI, Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI memutuskan akan membantu keuangan PT DI (Dirgantara Indonesia) dengan pertimbangan, adalah industri strategis yang kondisinya mengalami persoalan keuangan yang akut," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto ketika mengunjungi PT DI di Bandung, Jumat.
Anggota Komisi VI dan Komisi XI DPR RI mengunjungi PT DI guna meninjau langsung kondisi perusahaan itu yang mengalami krisis keuangan sehingga mengalami kesulitan dalam memproduksi pesawat terbang.
Anggota Komisi VI dipimpin Ketuanya Airlangga Hartarto serta anggota Komisi XI dipimpin Ketua Komisi Harry Azhar Azis.
Pada kesempatan tersebut, Direktrur Utama PT DI, Budi Santoso, meminta DPR mendesak Pemerintah segera memberikan bantuan modal dalam bentuk penyertaan modal negara guna merealisasikan seluruh rencana restrukturisi dan revitalisasi PT DI 2011-2015.
Budi Santoso juga meminta, agar Pemerintah melibatkan PT DI sebagai bagian integral dan terpadu dalam penyusunan rencana strategis Kementerian Pertahanan dan TNI.
"Dengan melibatkan PT DI, maka PT DI dapat menyesuaikan rencana kerja perusahaan baik jangka pendek maupun panjang dengan," katanya.
Budi juga meminta dana alokasi khusus (dalam anggaran) untuk pelaksanaan program pemberdayaan BUMN, sebagai bentuk nyata dukungan anggaran dalam implementasi pemberdayaan BUMN dalam pengadaan alutsista, yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, Budi Santoso juga menjelaskan, PT DI memperoleh banyak order kerja (kontrak) pada 2008 dan 2009 namun tidak bisa dilaksanakan karena perusahaan kesulitan mendapatkan modal kerja untuk menjalankan kontrak yang ditawarkan.
Karena itu, kata Budi, PT DI meminta DPR RI untuk terus memberikan dukungan penuh agar PT DI dapat bantuan penambahan modal untuk menjalankan pemberdayaan BUMN guna peningkatan kinerjanya.
(T.R024/B/S004/A027) 24-06-2011 13:25:37
Langganan:
Postingan (Atom)
